Soal Latihan Mandiri Kepabeanan dan Cukai ADBI4235

Mei 27, 2017

1. Menurut Regerings Reglement, yang dibebaskan dari seluruh bea masuk adalah tersebut dibawah ini kecuali

 a. uang emas dan perak, emas dan perak yang belum dikerjakan 
 b. kuda, sapi, domba, kambing 
 c. barang-barang yang diangkut dengan kapal asing dengan tujuan negeri Belanda 
 d. permata dan batu mulia, barang-barang militer serta barang-barang awak kapal dan penumpang asalkan tidak dapat dianggap sebagai barang dagangan 

Bukan A karena uang, emas dan perak termasuk yang dibebaskan dari seluruh bea masuk
Bukan B karena kuda, sapi, domba dan kambing termasuk yang dibebaskan dari seluruh bea masuk
Jawaban C benar karena barang-barang yang diangkut dengan kapal asing dengan tujuan negeri Belanda bukan yang dibebaskan dari seluruh bea masuk
Bukan D karena permata dan batu mulia, barang-barang militer serta barang-barang awak kapal dan penumpang asalkan tidak dapat dianggap sebagai barang dagangan termasuk yang dibebaskan dari seluruh bea masuk.


2. Dalam praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang, ketentuan kepabeanan mengalami perubahan sehingga dikeluarkan undang-undang kepabeanan untuk menggantikan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu UU No 10 Tahun 1995. Hal baru yang diatur adalah tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini kecuali
    a. perhitungan penagihan, pengembalian dan pembebasan bea-bea serta izin-izin 
 b. Bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan 
 c. pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual 
 d. pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan dan lembaga banding 

Jawaban A benar karena perhitungan penagihan, pengembalian dan pembebasan bea-bea serta izin-izin tidak termasuk dalam hal-hal yang diatur dalam UU No 10 tahun 1995.

Bukan B karena Bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan adalah yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1995.

Bukan C karena pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual adalah yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1995.

Bukan D karena pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan dan lembaga banding adalah yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1995



 Nomor 3

Untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif dan efisien dalam UU No 17 tahun 2006 diatur pula hal-hal seperti dibawah ini kecuali
    a. pelaksanaan pemeriksaan secara efektif, penyerahan pemberitahuan pabean melalui media elektronik  
 b. pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan 
 c. peran serta anggota masyarakat untuk bertanggungjawab atas bea masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang 
 d. barang-barang tangkapan dan barang-barang yang tidak dikuasai 

Bukan A karena pelaksanaan pemeriksaan secara efektif, penyerahan pemberitahuan pabean melalui media elektronik memang yang diatur dalam UU No 17 tahun 2006

Bukan B karena pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan

Bukan C karena peran serta anggota msyarakat untuk bertanggungjawab atas bea masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang

Jawaban D benar karena barang-barang tangkapan dan barang-barang yang tidak dikuasai diatur dalam Ordonansi Bea



 Nomor 4

Yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2007 adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali
    a. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan 
 b. Pengawasan fisik dan administrasi terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum 
 c. Larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelnggaran hak atas kekayaan intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lintas negara 
 d. Saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang dimpor dan pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai 

Bukan A karena yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2007 adalah kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan

Bukan B karena yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2007 adalah pengawasan fisik dan administrasi terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum

Jawaban C benar karena Larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor aau ekspor barang hasil pelnggaran hak atas kekayaan intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lintas Negara ha yang diatur dalam UU Kepabeanan

Bukan D karena yang diatur dalam UU NO 39 Tahun 2007 adalah saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor dan pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai



 Nomor 5

Komite yang ada dalam lembaga Customs Cooperation Council (CCC) adalah komite seperti tersebut dibawah ini kecuali
    a. nomenclature 
 b. harga 
 c. sekretariat 
 d. prosedur teknis pabean 

Bukan A karena nomenclature termasuk komite yang ada dalam lembaga CCC

Bukan B karena harga termasuk komite yang ada dalam lembaga CCC

Jawaban C benar karena sekretariat tidak termasuk dalam komite CCC namun dalam lembaganya.

Bukan D karena prosedur teknis pabean termasuk komite yang ada dalam lembaga CCC



 Nomor 6

Terdapat perubahan mendasar dalam BTBMI 2007 yaitu seperti tersebut dibawah ini kecuali
    a. terkait struktur tarif enam digit terhadap penambahan pos tarif baru, penghapusan atau penggabungan pos tertentu, perubahan cakupan pos tertentu dan perubahan editorial 
 b. perubahan struktur empat digit berdasarkan tarif ASEAN 
 c. perubahan struktur klasifikasi delapan digit berdasarkan Asean Harmonized Tarif Nomenclature atau tarif ASEAN 
 d. Perubahan struktur klasifikasi sepuluh digit untuk mengakomodasi kepentingan nasional 

Bukan A karena struktur tarif enam digit terhadap penambahan pos tarif baru, penghapusan atau penggabungan pos tertentu, perubahan cakupan pos tertentu dan perubahan editorial merupakan perubahan mendasar dalam BTBMI 2007

Jawaban B benar karena diluar dari yang termasuk dalam perubahan BTBMI 2007

Bukan C karena perubahan struktur klasifikasi delapan digit berdasarkan Asean Harmonized Tarif Nomenclature atau tarif ASEAN termasuk perubahan mendasar dalam BTBMI 2007

Bukan D karena perubahan struktur klasifikasi sepuluh digit untuk mengakomodasi kepentingan nasional merupakan perubahan mendasar dalam BTBMI 2007



 Nomor 7

Sistem yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas
    a. self assessment 
 b. semi self assessment 
 c. withholding assessment 
 d. official assessment 

Jawaban A benar karena self assessment adalah asas yang dianut dalam pembayaran bea masuk

Bukan B karena yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah self assessment

Bukan C karena yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah self assessment

Bukan D karena yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah self assessment



 Nomor 8

Yang tidak termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor adalah bila dihitung berdasarkan
    a. nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang identik dan barang serupa 
 b. metode reduksi 
 c. metode deduksi 
 d. metode komputasi 

Bukan A karena nilai transaksi barang yang bersangkutan, barang identik dan barang serupa termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor

Jawaban B benar karena menghitung berdasarkan metode reduksi bukan termasuk dalam nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor

Bukan C karena nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor dihitung berdasarkan metode deduksi

Bukan D karena karena nilai pabean untuk penghitungan bea masuk barang impor dihitung berdasarkan metode komputasi



 Nomor 9

Bagi pengguna jasa kepabeanan yang tidak menggambarkan keadaan atau kegiatan sebenarnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
    a. Rp 10.000.000,- 
 b. Rp 25.000.000,- 
 c. Rp 50.000.000,- 
 d. Rp 75.000.000,- 

Bukan A karena bila pengguna jasa kepabeanan yang tidak menggambarkan keadaan atau kegiatan sebenarnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 25.000.000,-

Jawaban B benar karena pengguna jasa kepabeanan yang tidak menggambarkan keadaan atau kegiatan sebenarnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,-

Bukan C karena bila pengguna jasa kepabeanan yang tidak menggambarkan keadaan atau kegiatan sebenarnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 25.000.000,-

Bukan D karena bila pengguna jasa kepabeanan yang tidak menggambarkan keadaan atau kegiatan sebenarnya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 25.000.000,-



 Nomor 10

Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama
    a. 7 hari kerja 
 b. 10 hari kerja 
 c. 14 hari kerja 
 d. 20 hari kerja 

Bukan A karena penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama 10 hari kerja

Jawaban B benar karena penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama 10 hari

Bukan C karena penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama 10 hari

Bukan D karena penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan paling lama 10 hari



 Nomor 11

Barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat Bea dan Cukai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
    a. lima juta rupiah 
 b. sepuluh juta rupiah 
 c. lima belas juta rupiah 
 d. duapuluh juta rupiah 

Jawaban A benar karena barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat Bea dan Cukai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah

Bukan B karena barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat Bea dan Cukai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah

Bukan C karena barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat Bea dan Cukai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah

Bukan D karena barang siapa yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat dan Cukai akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah



 Nomor 12

Terhadap PIB atas barang impor yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat be cukai dilakukan verifikasi oeh pejabat Bea dan Cukai. Verifikasi PIB harus telah selesai dilakukan paling lambat....................terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB pada kantor pabean.
    a. 6 bulan 
 b. 9 bulan 
 c. 1 tahun 
 d. 2 tahun 

Bukan A karena waktu yang disediakan untuk penyelesaian verifikasi adalah 2 tahun

Bukan B karena waktu yang disediakan untuk penyelesaian verifikasi adalah 2 tahun

Jawaban C benar karena waktu yang disediakan untuk penyelesaian verifikasi adalah 2 tahun

Bukan D karena waktu yang disediakan untuk penyelesaian verifikasi adalah 2 tahun



 Nomor 13

<!--[endif]-->Dasar hukum yang mengatur tentang pengusahaan depo peti kemas pengawasan pabean (DP3) adalah
    a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 
 b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 
 c. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/KMK/1990 
 d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 

Bukan A karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 mengatur tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara

Jawaban B benar karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 adalah yang mengatur pengusahaan depo peti kemas pengawasan pabean (DP3)

Bukan C karena Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/KMK/1990 mengatur tentang Sistem pelayanan cepat kepabeanan

Bukan D karena Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 adalah yang mengatur tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor



 Nomor 14

Barang dari gudang berikat dapat dikeluarkan dengan tujuan seperti dibawah ini kecuali
    a. diimpor untuk dipakai 
 b. kawasan berikat 
 c. di jual di pelabuhan bebas 
 d. di re- ekspor 

Bukan A karena diimpor untuk dipakai merupakan salah satu tujuan mengeluarkan barang dari gudang berikat

Bukan B karena kawasan berikat merupakan salah satu tujuan mengeluarkan barang dari gudang berikat

Jawaban C benar karena di jual di pelabuhan bebas bukan merupakan tujuan mengeluarkan barang dari gudang berikat

Bukan D karena di re- ekspor merupakan salah satu tujuan mengeluarkan barang dari gudang berikat



 Nomor 15

Lokasi tempat Toko Bebas Bea adalah kecuali
    a. di terminal keberangkatan 
 b. di terminal kedatangan 
 c. di pertokoan sekitar Kantor Bea Cukai 
 d. di dalam kota 

Bukan A karena terminal keberangkatan merupakan lokasi tempat toko bebas bea

Bukan B karena terminal kedatangan merupakan lokasi tempat toko bebas bea

Jawaban C benar karena pertoko an sekitar Kantor Bea Cukai bukan merupakan lokasi tempat toko bebas bea

Bukan D karena dalam kota merupakan lokasi tempat toko bebas bea



 Nomor 16

TPP disediakan hanya untuk menimbun barang-barang antara lain barang yang dikuasai negara. Adapun barang-barang yang termasuk dikuasai negara antara lain kecuali
    a. barang yang impornya dilarang atau dibatasi 
 b. barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan 
 c. barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal 
 d. barang yang dikirim melalui pos yang ditolak si alamat dan diterima kembali setelah ditolak dari luar dan si alamat tidak diketahui 

Bukan A karena barang yang impornya dilarang atau dibatasi termasuk barang-barang yang dikuasai negara

Bukan B karena barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan termasuk barang-barang yang dikuasai negara

Bukan C karena barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal termasuk barang-barang yang dikuasai negara

Jawaban D benar karena barang yang dikirim melalui pos yang ditolak si alamat dan diterima kembali setelah ditolak dari luar dan si alamat tidak diketahui termasuk barang yang tidak dikuasai



 Nomor 17

Penyebab tidak berkembangnya Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karena
    a. minimnya infrastruktur 
 b. belum dibentuknya Dewan Kawasan Sabang 
 c. Sabang bukan tempat yang strategis 
 d. belum dibentuknya Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 

Jawaban A benar karena memang salah satu penyebab tidak berkembangnya Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karena minimnya infrastruktur

Bukan B karena Dewan Kawasan Sabang sudah dibentuk

Bukan C karena Sabang adalah sangat strategis menghadap ke Samudra Hindia dan bisa menjadi pintu masuk selat dengan perdagangan terpadat di dunia yaitu Selat Malaka serta lautnya yang dalam sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar

Bukan D karena dengan dibentuknya DKS sudah ditunjuk Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang



 Nomor 18

Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam diatur dalam
    a. PP Nomor 46 Tahun 2007 
 b. PP Nomor 47 tahun 2007 
 c. PP Nomor 48 Tahun 2007 
 d. Perpu Nomor 1 tahun 2007 

Jawaban A benar karena Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam diatur dalam
. PP Nomor 46 Tahun 2007

Bukan B karena PP Nomor 47 tahun 2007 mengatur tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan Bintan

Bukan C karena PP Nomor 48 Tahun 2007 mengatur tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan Karimun

Bukan D karena Perpu Nomor 1 tahun 2007 merupakan perubahan terhadap UU Nomor 36 Tahun 2000



 Nomor 19

Orang yang berkeberatan atas pencabutan izin bukan permohonan sendiri dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah cukai dan atau sanksi administrasi yang terutang dilunasi. Persidangan majelis untuk memutuskan suatu permohonan banding bersifat
    a. Terbuka untuk umum 
 b. Tertutup 
 c. Diumumkan lewat media 
 d. Boleh dihadiri oleh lapisan masyarakat 

Bukan A karena persidangan majelis atas permohonan banding adalah tertutup sehingga bukan terbuka untuk umum

Jawaban B benar karena persidangan majelis atas permohonan banding adalah tertutup

Bukan C karena persidangan majelis atas permohonan banding adalah tertutup sehingga tidak boleh diumumkan lewat media

Bukan D karena karena persidangan majelis atas permohonan banding adalah tertutup sehingga tidak boleh dihadiri oleh lapisan masyarakat



 Nomor 20

<!--[if !supportLists]-->Hal yang dilarang dalam PDE kepabeanan adalah

    a. Menyediakan perangkat yang dapat dipergunakan dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik 
 b. Melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan atau informasi yang dikirim atau diterima 
 c. Melakukan penelitian atas pemenuhan pembayaran PNBP sebagai persyaratan dalam penyerahan CUSDEC yang berasal dari pengangkut atau kuasanya melalui sistem PDE 
 d. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan 

Bukan A karena menyediakan perangkat yang dapat dipergunakan dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik bukan merupakan larangan tetapi justru kewajiban yang harus dipenuhi

Jawaban B benar karena hal yang dilarang dalam PDE Kepabeanan adalah melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan atau informasi yang dikirim atau diterima

Bukan C karena melakukan penelitian atas pemenuhan pembayaran PNBP sebagai persyaratan dalam penyerahan CUSDEC yang berasal dari pengangkut atau kuasanya melalui sistem PDE merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

Bukan D karena menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi


Untuk No. 21 – 45 pilihlah

A, jika 1 dan 2 benar;

B, jika 1 dan 3 benar;

C, jika 2 dan 3 benar;

dan D, jika semuanya benar.


Nomor 21

CCCN dilengkapi dengan penerbitan pelengkap untuk memudahkan menerapkan nomenclature serta agar terdapat keseragaman dalam melakukan interpretasi. Penerbitan pelengkap adalah antara lain
1.Catatan penjelasan2.index abjad3.A compendium of classification opinions    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena yang termasuk dalam penerbitan pelengkap bukan hanya catatan penjelasan dan index abjad

Bukan B karena yang termasuk dalam penerbitan pelengkap bukan hanya catatan penjelasan dan A compendium of classification opinions

Bukan C karena yang termasuk dalam penerbitan pelengkap bukan hanya index abjad dan A compendium of classification opinions

Jawaban D benar karena yang termasuk dalam penerbitan pelengkap adalah catatan penjelasan, index abjad dan A compendium of classification opinions



 Nomor 22

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dipungut untuk penerimaan negara terhadap pemakai beberapa jenis barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Barang tertentu yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
<!--[if !supportLists]-->

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->

2. peredarannya perlu diawasi
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
<!--[endif]-->

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena yang dimaksud barang tertentu bukan hanya konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

Bukan B karena yang dimaksud barang tertentu bukan hanya konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Bukan C karena yang dimaksud barang tertentu bukan hanya peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Jawaban D benar karena yang dimaksud barang tertentu konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup



 Nomor 23

Cukai tidak dipungut BKC apabila

1. di ekspor 
2. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

  3. tidak digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan barang hasil akhir yang berupa BKC

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena cukai yang tidak dipungut BKC apabila di ekspor dan telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

Bukan B karena cukai tidak dipungut BKC apabila selain di ekspor juga digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan barang hasil akhir yang berupa BKC

Bukan C karena cukai tidak dipungut BKC apabila selain telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai juga digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan barang hasil akhir yang berupa BKC

Bukan D karena cukai tidak dipungut BKC apabila selain di ekspor, telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai juga digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan barang hasil akhir yang berupa BKC



 Nomor 24

Porten menganalisis hal-hal yang memberi daya saing pada suatu Negara dalam perdagangan internasionalnya berdasarkan premis antara lain
1. sifat kompetisi pada sumber competitive advantage berbeda-beda pada industri berbeda
2. perusahaan yang sukses secara global mengambil competitive advantage dari jaringan di seluruh dunia, bukan hanya negara asal
3. perusahaan yang memiliki competitive advantage suatu industri adalah perusahaan yang secara agresif memasuki pasar baru atau menggunakan teknologi baru
    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena premis yang dipakai dalam perdagangan internasional bukan hanya sifat kompetisi pada sumber competitive advantage berbeda-beda pada industri berbeda, perusahaan yang sukses secara global mengambil competitive advantage dari jaringan di seluruh dunia, bukan hanya negara asal

Bukan B karena premis yang dipakai dalam perdagangan internasional bukan hanya sifat kompetisi pada sumber competitive advantage berbeda-beda pada industri berbeda dan perusahaan yang memiliki competitive advantage suatu industri adalah perusahaan yang secara agresif memasuki pasar baru atau menggunakan teknologi baru

Bukan C karena premis yang dipakai dalam perdagangan internasional bukan hanya perusahaan yang sukses secara global mengambil competitive advantage dari jaringan di seluruh dunia, bukan hanya negara asal dan perusahaan yang memiliki competitive advantage suatu industri adalah perusahaan yang secara agresif memasuki pasar baru atau menggunakan teknologi baru

Jawaban D benar karena premis yang dipakai dalam perdagangan internasional meliputi sifat kompetisi pada sumber competitive advantage berbeda-beda pada industri berbeda, perusahaan yang sukses secara global mengambil competitive advantage dari jaringan di seluruh dunia, bukan hanya negara asal dan perusahaan yang memiliki competitive advantage suatu industri adalah perusahaan yang secara agresif memasuki pasar baru atau menggunakan teknologi baru



 Nomor 25

Hal-hal positif yang dapat dinikmati negara bila menerima hukum internasional adalah

   1. dapat menikmati keuntungan perdagangan internasional

2. saling bertukar gagasan
3. saling bertukar alih teknologi
    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena saling bertukar alih teknologi juga termasuk hal positif yang dapat dinikmati bila negara menerima hukum internasional

Bukan B karena hal-hal positif yang dapat dinikmati negara bila menerima hukum internasional adalah saling bertukar gagasan

Bukan C karena keuntungan perdagangan internasional merupakan hal-hal positif yang dapat dinikmati negara bila menerima hukum internasional

Jawaban D benar karena hal-hal positif yang dapat dinikmati negara bila menerima hukum internasional adalah dapat menikmati keuntungan perdagangan internasional, saling bertukar gagasan serta saling bertukar alih teknologi



 Nomor 26

Pengembalian bea masuk dapat diberikan seluruh atau sebagian yang telah dibayar atas
1.kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tarif atau nilai pabean atau kesalahan tata usaha2.impor barang yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk baik secara mutlak maupun relatif3.impor barang yang oleh sebab tertentu, impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena pengembalian bea masuk dapat diberikan seluruh atau sebagian yang telah dibayar bukan hanya atas kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tarif atau nilai pabean atau kesalahan tata usaha dan impor barang yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk baik secara mutlak maupun relatif

Bukan B karena pengembalian bea masuk dapat diberikan seluruh atau sebagian yang telah dibayar bukan hanya atas kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tarif atau nilai pabean atau kesalahan tata usaha dan impor barang yang oleh sebab tertentu, impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah

Bukan C karena pengembalian bea masuk dapat diberikan seluruh atau sebagian yang telah dibayar bukan hanya atas impor barang yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk baik secara mutlak maupun relatif dan impor barang yang oleh sebab tertentu, impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah

Jawaban D benar karena pengembalian bea masuk dapat diberikan seluruh atau sebagian yang telah dibayar .



 Nomor 27

Impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari pungutan bea masuk. Pembebasan diberikan dengan ketentuan  

1. hanya memiliki nilai guna dan lazim digunakan untuk menyimpan dan atau mengangkut jenazah atau abu jenazah.

2. harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang telah diperabukan

3. untuk peti berisi jenazah harus ada surat keterangan kematian dari dokter di negara asal

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari pungutan bea masuk bukan hanya memiliki nilai guna dan lazim digunakan untuk menyimpan dan atau mengangkut jenazah atau abu jenazah.namun harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang telah diperabukan

Bukan B karena impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari pungutan bea masuk bukan hanya memiliki nilai guna dan lazim digunakan untuk menyimpan dan atau mengangkut jenazah atau abu jenazah namun juga peti berisi jenazah harus ada surat keterangan kematian dari dokter di negara asal

Bukan C karena impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari pungutan bea masuk bukan hanya harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang telah diperabukan namun juga untuk peti berisi jenazah harus ada surat keterangan kematian dari dokter di negara asal

Jawaban D benar karena impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dibebaskan dari pungutan bea masuk bila memenuhi persyaratan hanya memiliki nilai guna dan lazim digunakan untuk menyimpan dan atau mengangkut jenazah atau abu jenazah, harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang telah diperabukan serta untuk peti berisi jenazah harus ada surat keterangan kematian dari dokter di negara asal



 Nomor 28

Permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk diajukan oleh pengusaha industri kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bila permohonan disetujui maka penerima fasilitas keringanan bea masuk wajib
 

       1. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia

2. menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya dokumen, catatan-catatan dan pembukuan sehubungan pemberian keringanan bea masuk tersebut

3. menyerahkan laporan realisasi pemasangan mesin dan laporan produksi setiap akhir tahun selma 2 tahun berturut-turut.

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena bila permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk yang diajukan disetujui bukan hanya wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, dan menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya dokumen, catatan-catatan dan pembukuan sehubungan pemberian keringanan bea masuk tersebut

Bukan B karena bila permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk yang diajukan disetujui bukan hanya wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan menyerahkan laporan realisasi pemasangan mesin dan laporan produksi setiap akhir tahun selma 2 tahun berturut-turut.

Bukan C karena bila permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk yang diajukan disetujui bukan hanya menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya dokumen, catatan-catatan dan pembukuan sehubungan pemberian keringanan bea masuk tersebut dan menyerahkan laporan realisasi pemasangan mesin dan laporan produksi setiap akhir tahun selma 2 tahun berturut-turut

Jawaban D benar karena permohonan pembebasan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya dokumen, catatan-catatan dan pembukuan sehubungan pemberian keringanan bea masuk tersebut dan menyerahkan laporan realisasi pemasangan mesin dan laporan produksi setiap akhir tahun selma 2 tahun berturut-turutasan atau keringanan bea masuk yang diajukan disetujui harus memenuhi



 Nomor 29

<!--[endif]-->Jenis-jenis pemberitahuan yang wajib diserahkan oleh pengangkut adalah



<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->manifest barang impor yang diangkutnya

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->daftar bekal

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena jenis-jenis pemberitahuan yang wajib diserahkan oleh pengangkut bukan hanya manifest barang impor yang diangkutnya serta daftar bekal

Bukan B karena jenis-jenis pemberitahuan yang wajib diserahkan oleh pengangkut bukan hanya manifest barang impor yang diangkutnya dan daftar bekal

Bukan C karena jenis-jenis pemberitahuan yang wajib diserahkan oleh pengangkut bukan hanya daftar bekal dan daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan

Jawaban D benar karena jenis-jenis pemberitahuan yang wajib diserahkan oleh pengangkut adalah manifest barang impor yang diangkutnya, daftar bekal dan daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan



 Nomor 30

<!--[endif]-->Biasanya para petugas pabean di bandar udara sering menemui kesulitan dalam menghadapi orang-orang yang belum mengerti soal pabean. Orang-orang tersebut antara lain
 

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Tenaga Kerja Wanita (TKW)

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->orang-orang yang berusaha menyelundupkan sesuatu

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->para pejabat yang bepergian ke luar negeri

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena biasanya Tenaga Kerja Wanita (TKW), orang-orang yang berusaha menyelundupkan sesuatu yang sulit dihadapi oleh petugas pabean

Bukan B karena para pejabat yang bepergian ke luar negeri tidak termasuk orang yang sulit mengerti soal pabean

Bukan C karena yang sering sulit dihadapi adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW), orang-orang yang berusaha menyelundupkan sesuatu

Bukan D karena yang sering sulit dihadapi adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW), orang-orang yang berusaha menyelundupkan sesuatu



 Nomor 31

<!--[if !supportLists]-->Pilot projek Implementasi EDI di bidang kepabeanan diterapkan pada 1 April 1997 di

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Pelabuhan laut Tanjung Priok

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Bandar Udara Sukarno Hatta

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Pelabuhan Laut Tanjung Perak

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena yang termasuk Pilot projek Implementasi EDI di bidang kepabeanan diterapkan pada 1 April 1997 di Pelabuhan laut Tanjung Priok dan Bandar Udara Sukarno Hatta

Bukan B karena Pelabuhan Laut Tanjung Perak tidak termasuk pilot projek implementasi EDI

Bukan C karena Pelabuhan Laut Tanjung Perak tidak termasuk pilot projek implementasi EDI

Bukan D karena yang termasuk Pilot projek Implementasi EDI di bidang kepabeanan diterapkan pada 1 April 1997 di Pelabuhan laut Tanjung Priok dan Bandar Udara Sukarno Hatta



 Nomor 32

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Salah satu golongan pemberitahuan pabean untuk menyelesaikan masalah ekspor adalah PEB berkala.Untuk itu eksportir harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemuatan. Persetujuan ini hanya diberikan bagi eksportir yang
 

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->bereputasi baik

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->frekuensi ekspornya tinggi

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->jadwal sarana pengangkut barang ekspor tidak menentu/lokasi pemuatannya jauh dari kantor pabean

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena persetujuan bukan hanya diberikan bagi eksportir yang bereputasi baik dan frekuensi ekspornya tinggi

Bukan B karena persetujuan bukan hanya diberikan bagi eksportir yang bereputasi baik dan jadwal sarana pengangkut barang ekspor tidak menentu/lokasi pemuatannya jauh dari kantor pabean

Bukan C karena persetujuan bukan hanya diberikan bagi eksportir yang frekuensi ekspornya tinggi dan jadwal sarana pengangkut barang ekspor tidak menentu/lokasi pemuatannya jauh dari kantor pabean

Jawaban D benar karena persetujuan diberikan bagi eksportir yang bereputasi baik, frekuensi ekspornya tinggi serta jadwal sarana pengangkut barang ekspor tidak menentu/lokasi pemuatannya jauh dari kantor pabean



 Nomor 33

Kewajiban yang harus dipenuhi konsolidator dalam kaitannya dengan pemasukan barang ekspor adalah antara lain:

1.   mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BPLK Departemen Keuangan
2.   meminta persetujuan kantor pabean, apabila akan mengadakan perubahan letak bangunan dan ruangan

         3.   memberitahukan 2 bulan sebelumnya ke kantor pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya.

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena kewajiban yang harus dipenuhi konsolidator dalam kaitannya dengan pemasukan barang ekspor adalah antara lain bukan hanya  mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BPLK Departemen Keuangan dan meminta persetujuan kantor pabean, apabila akan mengadakan perubahan letak bangunan dan ruangan

Bukan B karena kewajiban yang harus dipenuhi konsolidator dalam kaitannya dengan pemasukan barang ekspor adalah antara lain bukan hanya  mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BPLK Departemen Keuangan dan memberitahukan 2 bulan sebelumnya ke kantor pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya

Bukan C karena kewajiban yang harus dipenuhi konsolidator dalam kaitannya dengan pemasukan barang ekspor adalah antara lain bukan hanya  meminta persetujuan kantor pabean, apabila akan mengadakan perubahan letak bangunan dan ruangan dan memberitahukan 2 bulan sebelumnya ke kantor pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya

Jawaban D benar karena Kewajiban yang harus dipenuhi konsolidator dalam kaitannya dengan pemasukan barang ekspor adalah antara lain  mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BPLK Departemen Keuangan, meminta persetujuan kantor pabean, apabila akan mengadakan perubahan letak bangunan dan ruangan dan memberitahukan 2 bulan sebelumnya ke kantor pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya.



 Nomor 34

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Pengeluaran barang dengan menggunakan dokumen pelengkap dan jaminan pengeluaran barang impor dari pelabuhan ke peredaran bebas dengan pelayanan segera hanya dapat dilaksanakan terhadap barang impor tertentu yaitu
 

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->barang untuk keperluan perwakilan negara asing atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->barang lainnya yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena yang termasuk bukan hanya barang untuk keperluan perwakilan negara asing atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan

Bukan B karena yang termasuk bukan hanya barang untuk keperluan perwakilan negara asing atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan barang lainnya yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera

Bukan C karena yang termasuk bukan hanya dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan dan barang lainnya yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera

Jawaban D benar karena barang untuk keperluan perwakilan negara asing atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan dan barang lainnya yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera termasuk barang impor yang ditangani untuk pelayanan segera



 Nomor 35

<!--[if !supportLists]-->Penimbunan di TPS baik yang berada di areal pelabuhan maupun luar areal pelabuhan mempunyai batas waktu. Pengaturan batas maksimum ini dimaksudkan agar:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->mencegah penimbunan yang berlarut-larut sehingga bisa menimbulkan stagnasi atau kongesti

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->kepentingan hak-hak negara agar segera dilunasi

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->penimbunan dipindahkan ke gudang berikat

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena pengaturan batas maksimum ini dimaksudkan agar mencegah penimbunan yang berlarut-larut sehingga bisa menimbulkan stagnasi atau kongesti dan kepentingan hak-hak negara agar segera dilunasi

Bukan B karena penimbunan dipindahkan ke gudang berikat bukan hal yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan batas maksimum penimbunan

Bukan C karena penimbunan dipindahkan ke gudang berikat bukan hal yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan batas maksimum penimbunan

Bukan D karena penimbunan dipindahkan ke gudang berikat bukan hal yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan batas maksimum penimbunan



 Nomor 36

<!--[if !supportLists]-->Tugas petugas Bea Cukai di pintu masuk UTPK Pelabuhan muat dalam rangka pengangkutan ke pelabuhan muat adalah
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->menerima rekapitulasi SP2E melalui pejabat hanggar

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->melakukan pencocokan No/jenis dan segel peti kemas

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->mencatat hasil pencocokan pada SP2E

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena petugas Bea Cukai di pintu masuk UTPK Pelabuhan muat dalam rangka pengangkutan ke pelabuhan muat bertugas bukan hanya menerima rekapitulasi SP2E melalui pejabat hanggar dan melakukan pencocokan No/jenis dan segel peti kemas

Bukan B karena petugas Bea Cukai di pintu masuk UTPK Pelabuhan muat dalam rangka pengangkutan ke pelabuhan muat bertugas bukan hanya menerima rekapitulasi SP2E melalui pejabat hanggar dan mencatat hasil pencocokan pada SP2E

Bukan C karena petugas Bea Cukai di pintu masuk UTPK Pelabuhan muat dalam rangka pengangkutan ke pelabuhan muat bertugas bukan hanya melakukan pencocokan No/jenis dan segel peti kemas dan mencatat hasil pencocokan pada SP2E

Jawaban D benar karena petugas Bea Cukai di pintu masuk UTPK Pelabuhan muat dalam rangka pengangkutan ke pelabuhan muat bertugas menerima rekapitulasi SP2E melalui pejabat hanggar, melakukan pencocokan No/jenis dan segel peti kemas dan mencatat hasil pencocokan pada SP2E



 Nomor 37

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Otoritas kepabeanan menjadikan berbagai kawasan menjadi berbagai zona yaitu TPB yang bertujuan untuk

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->mengakomodasi kebutuhan efisiensi dan efektivitas dari pelaku jasa kepabeanan

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk dijadikan gudang berikat

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena tujuan dibukanya TPB adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan mengakomodasi kebutuhan efisiensi dan efektivitas dari pelaku jasa kepabeanan

Bukan B karena memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk dijadikan gudang berikat bukan tujuan dibukanya kawasan TPB

Bukan C karena memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk dijadikan gudang berikat bukan tujuan dibukanya kawasan TPB

Bukan D karena tujuan dibukanya TPB adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan mengakomodasi kebutuhan efisiensi dan efektivitas dari pelaku jasa kepabeanan, tidak termasuk memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk dijadikan gudang berikat



 Nomor 38

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Dalam perdagangan internasional sebagian barang impor-ekspor diangkut melalui laut, jasa pelayaran menjadi penting peranannya. Namun masih ada hambatan yaitu

1.rendahnya kemampuan buat bongkar barang2.upah buruh yang selalu meningkat3.banyaknya pungutan yang tidak resmi    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena hambatan yang masih ada adalah rendahnya kemampuan buat bongkar barang dan upah buruh yang selalu meningkat

Bukan B karena banyaknya pungutan yang tidak resmi tidak menjadi hambatan

Bukan C karena banyaknya pungutan yang tidak resmi tidak menjadi hambatan

Bukan D karena banyaknya pungutan yang tidak resmi tidak menjadi hambatan



 Nomor 39

<!--[if !supportLists]-->Dalam rangka pemeriksaan sarana pengangkut; untuk pemenuhan kewajiban pabean, pejabat bea cukai berwenang

1.menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku2.meminta agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang salah, untuk mencegah kesewenangan pejabat bea dan cukai maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah3.pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena wewenang pejabat bea cukai bukan hanya menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan meminta agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang salah, untuk mencegah kesewenangan pejabat bea dan cukai maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah

Bukan B karena wewenang pejabat bea cukai bukan hanya menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

Bukan C karena wewenang pejabat bea cukai bukan hanya meminta agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang salah, untuk mencegah kesewenangan pejabat bea dan cukai maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

Jawaban D benar karena wewenang pejabat bea cukai menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, meminta agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang salah, untuk mencegah kesewenangan pejabat bea dan cukai maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik



 Nomor 40

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik karena kewajibannya berwenang
1.menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan2.memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan3.menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena penyidik berkewajiban bukan hanya menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan

Bukan B karena penyidik berkewajiban bukan hanya menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Bukan C karena penyidik berkewajiban bukan hanya memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Jawaban D benar karena penyidik berkewajiban antara lain menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka



 Nomor 41

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, terdiri dari

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 liter

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih 7% dalam jumlah lebih dari 6liter dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, wajib dilindungi dengan dokumen cukai CK 16.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->etil alkohol dengan kadar 3% dari pabrik yang produksinya dalam satu tahun 9000 liter

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar  karena pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, terdiri dari etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6liter, minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih 7% dalam jumlah lebih dari 6liter dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, wajib dilindungi dengan dokumen cukai CK 16.

Bukan B karena pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, terdiri dari etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6liter namun bukan etil alkohol dengan kadar 3% dari pabrik yang produksinya dalam satu tahun 9000 liter

Bukan C karena pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, terdiri dari minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih 7% dalam jumlah lebih dari 6liter dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, wajib dilindungi dengan dokumen cukai CK 16 dan bukan etil alkohol dengan kadar 3% dari pabrik yang produksinya dalam satu tahun 9000 liter

Bukan D karena pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, terdiri dari etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6liter, minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih 7% dalam jumlah lebih dari 6liter dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, wajib dilindungi dengan dokumen cukai CK 16 dan bukan etil alkohol dengan kadar 3% dari pabrik yang produksinya dalam satu tahun 9000 liter



 Nomor 42

          <!--[endif]-->Penerapan SPA PDE Manifest berlaku mulai 1 Oktober 2006 dan akan menandakan perubahan besar terhadap

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->pelayanan kargo

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->bagasi penumpang pesawat udara

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->tempat duduk penumpang

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena Penerapan SPA PDE Manifest akan menandakan perubahan besar terhadap pelayanan kargo dan bagasi penumpang pesawat udara

Bukan B karena tempat duduk penumpang tidak termasuk perubahan besar atas diterapkannya SPA PDE Manifest

Bukan C karena tempat duduk penumpang tidak termasuk perubahan besar atas diterapkannya SPA PDE Manifest

Bukan D karena tempat duduk penumpang tidak termasuk perubahan besar atas diterapkannya SPA PDE Manifest



 Nomor 43

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan kemudahan bagi importir jalur prioritas antara lain

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Pemeriksaan fisik bisa dilakukan di gudang importir

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Bagi importir produsen , pemerintah melayani pembayaran berkala

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Importir diberi kemudahan dalam mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang terlebih dahulu sebelum barang impor tiba di pelabuhan

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena DJBC memberikan kemudahan bagi importir jalur prioritas bukan hanya pemeriksaan fisik bisa dilakukan di gudang importir dan bagi importir produsen, pemerintah melayani pembayaran berkala

Bukan B karena DJBC memberikan kemudahan bagi importir jalur prioritas bukan hanya pemeriksaan fisik bisa dilakukan di gudang importir dan importir diberi kemudahan dalam mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang terlebih dahulu sebelum barang impor tiba di pelabuhan

Bukan C karena DJBC memberikan kemudahan bagi importir jalur prioritas bukan hanya bagi importir produsen, pemerintah melayani pembayaran berkala dan importir diberi kemudahan dalam mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang terlebih dahulu sebelum barang impor tiba di pelabuhan

Jawaban D benar karena kemudahan yang diberikan oleh DJBC bagi importir jalur prioritas antara lain pemeriksaan fisik bisa dilakukan di gudang importer, bagi importir produsen , pemerintah melayani pembayaran berkala dan importir diberi kemudahan dalam mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang terlebih dahulu sebelum barang impor tiba di pelabuhan



 Nomor 44

<!--[if !supportLists]-->     <!--[endif]-->Dalam konteks kepabeanan, pengawasan merupakan sebuah usaha untuk menekan terjadinya pelanggaran . Adapun tujuan pengawasan mempunyai sasaran yaitu

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Optimalisasi penerimaan Negara baik bea masuk, bea keluar maupun pungutan lainnya

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Tegaknya peraturan perundang-undangan

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Berkurangnya jalur putih, merah dan jalur prioritas

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Jawaban A benar karena tujuan pengawasan mempunyai sasaran yaitu optimalisasi penerimaan Negara baik bea masuk, bea keluar maupun pungutan lainnya dan tegaknya peraturan perundang-undangan

Bukan B karena berkurangnya jalur putih, merah dan jalur prioritas bukan tujuan pengawasan

Bukan C karena berkurangnya jalur putih, merah dan jalur prioritas bukan tujuan pengawasan

Bukan D karena berkurangnya jalur putih, merah dan jalur prioritas bukan tujuan pengawasan



 Nomor 45

UKP3R memepunyai tugas antara lain:

1. Meningkatkan usaha kecil dan menengah.

2. Meningkatkan kinerja BUMN.

3. Memperbaiki iklim investasi.

    a. 
 b. 
 c. 
 d. 

Bukan A karena tugas UKP3R juga memperbaiki iklim investasi
Bukan B karena tugas UKP3R juga meningkatkan kinerja BUMN
Bukan C karena tugas UKP3R juga meningkatkan usaha kecil dan menengah
Jawaban Anda benar karena karena tugas UKP3R adalah meningkatkan usaha kecil dan menengah, meningkatkan kinerja BUMN, dan memperbaiki iklim investasi.


Artikel Terkait

Previous
Next Post »