Presiden SBY meluncur twitter, katanya agar dekat dengan rakyat. Berita ini penting kita simak karena presiden adalah pucuk pimpinan birokrasi Indonesia sampai dengan tahun pemilu 2014. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka penggunaan jejaringan sosial sudah lumrah diterapkan, terutama di negara2 maju. Yang menarik dari penggunaan jejaringan sosial seperti twitter adalah dalam menyampaikan pesan kepada presiden, yaitu dengan keterbatasan karakter huruf yang dapat digunakan (40 karakter) maka bahasa formal dan rigid diabaikan, yang muncul adalah bahasa lugas dan mudah-mudahan komunikasi 2 (dua) arah ini tidak berujung pada mis-komunikasi.
Birokrasi adalah alat/agen pelaksana kebijakan badan eksekutif. Birokrasi adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal, yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari Negara
Bagaimana sistem birokrasi di Indonesia? Birokrasi di Indonesia memang merupakan warisan sistem birokrasi kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan pangreh praja. Dalam perjalanan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan masa kolonial, yaitu birokrasi merupakan alat kekuasaan penguasa yang jauh dari praktek aparatur yang professional dan kompeten. Pada masa kolonial birokrat direkrut dari kalangan priyayi yang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dari masyarakat yang lain. Proses rekrutmen pada masa kolonial mirip pula pada masa Orde Baru yaitu proses rekrutmen lebih berasal dari kader-kader partai mayoritas GOLKAR, militer dan kaum teknokrat yang berafiliasi dengan partai mayoritas Golkar. Proses rekrutmen yang tidak terbuka ini memunculkan penyakit birokrasi pemerintahan yang paternalistik dan sentralistik yang tergambar dalam praktek2 feodalisme. Sudah banyak dibahas tentang kelemahan praktik penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) di Indonesia, di antaranya adalah dalam menjalankan tugas2nya selalu minta pengarahan dari atasan; loyalitas pada atasan bukan pada institusi (muncul istilah ABS – asal bapak senang); tidak berorientasi pada prestasi dan kinerja; praktek ekonomi berbiaya tinggi yang berakibat pada tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan; sistem rekrutmen yang tidak berdasarkan merit sistem berakibat pada membengkaknya jumlah pegawai yang tidak kompeten. Akibat dari gambaran patologi birokrasi ini maka muncul birokrat yang korup.
Pada era reformasi saat ini wacana good governance dalam praktik birokrasi disinergikan dengan membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang diharapkan meminimalkan patologi birokrasi yang telah disebut di atas. Langkah awal adalah dengan membentuk lembaga-lembaga negara yang mandiri yang tujuan utama adalah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Caranya dengan restrukturisasi birokrasi dan memperkenalkan mekanisme birokrasi yang transparan dan akuntabel, proses rekrutmen berdasarkan merit sistem dan dilakukan dengan sistem terbuka secara online. Ini adalah sebagian pekerjaan restrukturisasi birokrasi dan masih banyak lagi yang harus dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan meminimalkan patologi birokrasi.
Birokrasi adalah alat/agen pelaksana kebijakan badan eksekutif. Birokrasi adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal, yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari Negara
Bagaimana sistem birokrasi di Indonesia? Birokrasi di Indonesia memang merupakan warisan sistem birokrasi kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan pangreh praja. Dalam perjalanan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan masa kolonial, yaitu birokrasi merupakan alat kekuasaan penguasa yang jauh dari praktek aparatur yang professional dan kompeten. Pada masa kolonial birokrat direkrut dari kalangan priyayi yang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dari masyarakat yang lain. Proses rekrutmen pada masa kolonial mirip pula pada masa Orde Baru yaitu proses rekrutmen lebih berasal dari kader-kader partai mayoritas GOLKAR, militer dan kaum teknokrat yang berafiliasi dengan partai mayoritas Golkar. Proses rekrutmen yang tidak terbuka ini memunculkan penyakit birokrasi pemerintahan yang paternalistik dan sentralistik yang tergambar dalam praktek2 feodalisme. Sudah banyak dibahas tentang kelemahan praktik penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) di Indonesia, di antaranya adalah dalam menjalankan tugas2nya selalu minta pengarahan dari atasan; loyalitas pada atasan bukan pada institusi (muncul istilah ABS – asal bapak senang); tidak berorientasi pada prestasi dan kinerja; praktek ekonomi berbiaya tinggi yang berakibat pada tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan; sistem rekrutmen yang tidak berdasarkan merit sistem berakibat pada membengkaknya jumlah pegawai yang tidak kompeten. Akibat dari gambaran patologi birokrasi ini maka muncul birokrat yang korup.
Pada era reformasi saat ini wacana good governance dalam praktik birokrasi disinergikan dengan membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang diharapkan meminimalkan patologi birokrasi yang telah disebut di atas. Langkah awal adalah dengan membentuk lembaga-lembaga negara yang mandiri yang tujuan utama adalah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Caranya dengan restrukturisasi birokrasi dan memperkenalkan mekanisme birokrasi yang transparan dan akuntabel, proses rekrutmen berdasarkan merit sistem dan dilakukan dengan sistem terbuka secara online. Ini adalah sebagian pekerjaan restrukturisasi birokrasi dan masih banyak lagi yang harus dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan meminimalkan patologi birokrasi.
ConversionConversion EmoticonEmoticon