Sistem Komunikasi Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara dengan rincian, yaitu pertama, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas Kebudayaan). Kedua, unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius). Ketiga, unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan secara saksama oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI (Asas Kenegaraan).

Pancasila  sebagai pandangan hidup berarti dalam pancasila terkandung dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan terkandung dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai kehidupan yang dianggap baik. Sebagai pandangan hidup, sudah sepatutnya Pancasila dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa kedudukan ini diikuti oleh subkedudukan dan subfungsi yang lain, yaitu Pancasila sebagai  sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta akidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang tidak tertulis atau konvensi.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idelistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasionalis dan menyeluruh; dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan; dimensi realistis, yaitu Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

Pengertian Sistem Komunikasi Pancasila

Sistem komunikasi Indonesia berada dalam sistem nilai tertentu mencerminkan geokultur khas Indonesia yang diwujudkan oleh suasana komunikasi dalam pemerintahan dan suasana komunikasi dalam masyarakat. Sistem komunikasi Indonesia menunjukkan adanya pola keteraturan manusia Indonesia berkomunikasi dalam suprastruktur komunikasi maupun dalam suasana infrastruktur komunikasi.

Kehidupan infrastruktur dalam sistem komunikasi Pancasila berpijak pada pemikiran bahwa hak-hak yang berkembang dalam infrastruktur komunikasi merupakan input bagi kehidupan suprastruktur komunikasi. Produk-produk kebijaksanaan komunikasi nasional merupakan cerminan dari kehidupan komunikasi infrastruktur.

Sistem komunikasi Indonesia pada awalnya lebih diidentikkan dengan sistem komunikasi tanggung jawab sosial (social responsibility) dengan arah kebebasan yang bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, istilah sistem komunikasi Pancasila ternyata lebih pas dan sesuai untuk menyebut sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Sistem komunikasi Pancasila lebih khas dalam menggambarkan kompleksitas masyarakat Indonesia dan lebih mampu mengatasi kompleksitas komunikasi yang bisa jadi muncul karena kompleksitas masyarakat tersebut.

Jika dikaitkan dengan komunikasi, nilai yang terkandung di dalam tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi. Sila pertama memberikan pengakuan secara khusus pada eksistensi bentuk komunikasi transendental (sering disebut juga dengan bentuk komunikasi kepada Tuhan). Sila kedua menuntut adanya komunikasi manusiawi dengan menerapkan etika komunikasi yang adil dan beradab. Sila ketiga mengisyaratkan pelaksanaan norma-norma komunikasi organisasi, komunikasi politik termasuk komunikasi lintas budaya dan komunikasi tradisional yang bernuansa persatuan dan kesatuan. Sila keempat memberikan tekanan pada pengakuan dilaksanakannya komunikasi dua arah dan timbal balik yang menghubungkan secara vertikal, horisontal maupun diagonal antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya. Sila kelima mengandung makna implikasi komunikasi sosial, komunikasi bisnis maupun komunikasi adminstrasi dan manajemen dengan berorientasi pada asas keseimbangan dan keserasian.

Aturan tentang kebebasan berkomunikasi di Indonesia sesuai dan  tercermin dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Pancasila

Pancasila bukan bersifat utopis semata, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup dan bukan merupakan norma-norma yang beku. Disamping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan meski tidak bisa dikatakan pragmatis. Pancasila sangat mungkin diaplikasikan dalam kehidupan sehari-nari. Atas dasar inilah sistem komunikasi Pancasila dapat diberlakukan di Indonesia.

Sistem komunikasi Pancasila juga memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kelemahan sistem komunikasi Pancasila terutama terletak keberadaannya yang menurut beberapa orang merupakan sebuah mimpi utopis yang susah untuk direalisasikan. Kekuatannya lebih diperlihatkan oleh kekhasan yang dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas masyarakat dan kompleksitas komunikasi di Indonesia.

Sistem komunikasi Pancasila merupakan sebuah tantangan yang dapat diperkuat bila individu-individu dalam intitusi komunikasi di Indonesia dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pembenahan para aktor komunikasi ini diperlukan sebagai dasar untuk membenahi institusi komunikasi di Indonesia.

Kekuatan sistem komunikasi Pancasila diperlukan agar kebebasan komunikasi dapat terjamin di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengembangkan opininya dan kehidupan media massa dapat berlangsung secara positif. Masyarakat dan institusi media massa perlu memahami kebebasan yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila dan tidak bersikap sewenang-wenang dalam menerapkan kebebasannya itu.

Sistem komunikasi Pancasila dapat dipandang memberi pengayaan terhadap ragam sistem komunikasi yang berlaku di dunia dan keberadaannya dapat disejajarkan dengan sistem komunikasi dominan lainnya.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial: Dasar Pemikiran, Penerapan, serta Kelemahan dan Kekuatannya

Dasar Pemikiran Tanggung Jawab Sosial

Paham tanggung jawab social pada dasarnya berusaha menjawab atau melakukan kompromi atas pola represif yang dihasilkan rezim authoritarian dan efek negative kebebasan yang ada dalam rezim liberal. Dalam aplikasinya, tanggung jawab social kerap menerapkan pola represif terbatas sepanjang itu diperlukan dan diperkirakan hasilnya akan lebih baik bagi masyarakat, sebaliknya dapat pula terefleksi dari pengurangan hak-hak individual apabila itu memang diperlukan bagi masyarakat yang lebih luas.

Tanggung jawab social cenderung bersifat sangat ideal karena sasaran akhir dari penerapan etika dan ideology itu adalah kepentingan social masyarakat. Pemerintah berusaha mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi public atau masyarakat yang dilayaninya. Pemikiran tanggung jawab social lebih diarahkan atau dimintakan pada pemerintah dan kalangan bisnis atau perusahaan serta organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitas mereka.

Dalam hubungan antara pemerintah dan warga Negara, pemikiran tentang tanggung jawab social mengimplikasikan bahwa kebijakan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah tidaklah boleh hanya berdasar pada kepentingan pemerintah semata. Pemerintah akan meminta sejumlah organisasi untuk berpikir tentang dampak aktivitas mereka, terlebih apabila aktivitas perusahaan atau institusi, termasuk media massa, berpotensi menimbulkan keresahan social atau bahkan hingga ke kerusuhan social.

System tanggung jawab social berakar pada rasionalitas atau pengetahuan manusia untuk membedakan hal yang baik dan buruk serta hal yang bermanfaat serta kurang bermanfaat. Rasionalitas ini dijadikan penuntun oleh pemerintah dan organisasi atau korporasi bisnis untuk berpikir tentang upaya peningkatan kehidupan, kesejahteraan, dan terpeliharanya harkat, serta martabat manusia.

Aplikasi paham tanggung jawab social dapat bersifat kontra produktif apabila kemudian masyarakat terbiasa dengan subsidi yang dipandang sebagai tanggung jawab pihak lain terhadap mereka, pengagungan korporasi yang bersikap murah hati terhadap masyarakat, kepekaan organisasi atau korporasi pada masyarakat cenderung disederhanakan pada unsure donasi dan bukan dalam bentuk upaya lain, seperti peningkatan potensi local, pemuliaan harkat dan martabat manusia atau mencegah degradasi kualitas lingkungan.

Penerapan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial

System komunikasi tanggung jawab social dipandang mampu menjembatani kekurangan yang ada pada system komunikasi authoritarian dan system komunikasi liberal. Namun, kesulitan pemetaan dan pengenalan terhadap Negara per Negara yang benar-benar menganut system komunikasi tanggung jawab social akan terjadi karena tanggung jawab social pada hakikatnya bersifat universal serta merupakan kompromi atas ektrimitas authoritarian dan libertarian. Pola pasti dari system komunikasi tanggung jawab social menjadi susah ditentukan dalam hal ini.

Setiap pihak akan berusaha membenarkan tindakan mereka atas nama dan demi tanggung jawab sosial itu. Pemerintah yang berkuasa akan berkata bahwa mereka melindungi kepentingan sosial yang lebih besar sehingga tercipta dan tetap terpelihara adanya tertib sosial, persatuan dan kesatuan. Dalam pandangan penguasa, upaya menjalankan dan memelihara tertib sosial, serta persatuan dan kesatuan adalah wujud aplikasi tanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, intitusi media yang menjalankan aktivitas usahanya atas nama dan demi terpenuhinya kebutuhan informasi di dalam masyarakat akan menyebut pekerjaan mereka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat. Dalam pandangan institusi media, aktivitas kerja secara bebas merupakan cara paling ampuh bagi mereka untuk menunjukan kepedulian sosialnya sekaligus sebagai cara paling efektif untuk melakukan kontrol sosial serta mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial harus terbuka pada publik dan publiknya adalah masyarakat luas. Dalam sistem komunikasi komunis, pemaknaan tanggung jawab sosial lebih ditentukan oleh pendefinisian rezim komunis tentang publik yang diarahkan atau distruktursosialkan berdasar kepentingan rezim komunis. Campur tangan pemerintah dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial merupakan kesepakatan antara unsur-unsur di dalam negara demi kepentingan sosial masyarakat, sedangkan pemaknaan tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi liberal lebih dilandasi oleh pemaknaan masing-masing terhadap cakupan tanggung jawab sosial itu.

Lalu lintas argumen dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial megedepankan hak-hak orang atau institusi dalam melakukan aktivitas komunikasi dan transaksi informasi, namun juga mengikutkan pertimbangan akan potensi dari dampak lalu lintas argumen itu yang tidak boleh bersifat destruktif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatannya. Kebebasan komunikasi yang seperti ini bersifat positif karena mencakup kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan terjaminnya hak publik untuk menggunakan informasi itu.

Dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial, media massa memiliki ruang bebas untuk beraktivitas dengan bersandar pada kepercayaan yang diberikan pemerintah bahwa media massa akan dapat mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya dan tidak menciptakan sesuatu yang merugikan kepentingan sosial masyarakat. Dalam sistem ini pemerintah akan membatasi diri sesuai dengan mandat yang diembannya dakam mengatur simbol-simbol komunikasi dan tidak terlalu mendominasi dalam pengaturan transaksi informasi.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial

Kekuatan ideal system komunikasi tanggung jawab social pada dasarnya terletak pada kemampuannya meminimkan kesewenang-wenangan penguasa dan sekaligus meluruskan kebebasan tanpa batas institusi media massa sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang bagus dari relasi antaraktor komunikasi di dalam system komunikasi tanggung jawab social.

Persoalan tentang system komunikasi tanggung jawab social terletak pada perbedaan pemaknaan tentang cakupan tanggung jawab social yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Pemaknaan secara tunggal dapat bersifat positif bila didasari tanggung jawab dan kesadaran atas mandate serta wewenang masing-masing. Namun, pemaknaan tanggung jawab social sebagai hasil kesepakatan dari para actor komunikasi akan berdampak lebih baik.

System komunikasi tanggung jawab social dapat berjalan dengan hasil yang tidak seragam karena adanya perbedaan lingkungan masyarakat terbuka dan tertutup, masyarakat yang berorientasi untuk maju dan mereka yang sekadar menerima hal yang ada, serta masyarakat yang adaftif terhadap perubahan dan masyarakat yang tidak siap dengan perubahan.

Pemberdayaan masyarakat di dalam system komunikasi tanggung jawab social memerlukan kesiapan karakter dan keberanian masyarakat dalam menilai posisi penguasa dan institusi media. Tanpa kesiapan ini, penguasa dan institusi media massa dapat melakukan kesewenang-wenangan dalam menyikapi tanggung jawab social mereka dalam menjalankan aktivitas komunikasi.

Kelemahan system komunikasi tanggung jawab social dapat menyebabkan posisinya rentan atas potensi kecenderungan terhadap system komunikasi yang lain. Apabila tanggung jawab social dipahami hanya dapat didapat dari terselenggaranya kebebasan, system komunikasi ini cenderung menjadi system komunikasi libertarian. Namun, apabila tanggung jawab social dipandang baik hanya bila ada kekuatan penguasa yang menetapkan bentuk dan besaran tanggung jawabnya maka system komunikasi tanggung jawab social menjadi condong kea rah system komunikasi authoritarian.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Komunis: Ideologi, Penerapan, serta Kelemahan dan Kekuatannya

Filsafat dan Ideologi Komunis

Dalam bentuk modern, komunisme tumbuh melalui gerakan sosialis pada abad XIX di Eropa, sebagai lanjutan dari Revolusi industri yang ditandai dengan perlawanan kaum sosialis terhadap kaum kapitalis. Pada titik ini muncul kesadaran bahwa kebebasan individu tidak bisa serta merta membawa pada kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan suatu kekuatan lain yang dapat mengantar pada kesejahteraan itu.

Marx memandang bahwa masyarakat tidak dapat distranformasikan dari model produksi kapitalis ke model produksi komunis yang diajukannya secara sekaligus. Mark menyatakan, proses transformasi ini membutuhkan masa transisi, sebagai tahap awal komunisme, yang disebutnya dengan kediktatoran proletariat yang revolusioner sebagai representasi kaum proletar dalam menentang kaum borjuis.

Dua pandangan muncul dalam menyikapi komunisme. Para pendukung komunis memandang bahwa komunis hanyalah suatu sistem politik tanpa ideologi karena komunisme hanyalah akibat dari historical materialism dan revolusi dari kaum proletar. Komunisme lebih diartikan sebagai suatu sistem politik yang diterapkan suatu negara untuk mencapai tujuan suatu negara. Komunisme dipandang sebagai sistem politik yang dipakai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, para penentang komunis memandang bahwa komunisme adalah suatu ideologi yang berusaha dikembangkan di dunia dan dikhawatirkan akan menjadi suatu kekuatan yang di kemudian waktu akan berhadapan dengan paham dan ideologi lainnya, utamanya libertarian. Paham komunis dikhawatirkan akan menindas kepemilikan individu dan merampas kebebasan individu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada abad XVII saat suatu kelompok agama di Inggris mengembangkan peniadaan kepemilikan individual berdasar ajaran agama bahwa bumi dan angkasa raya adalah ciptaan Tuhan dan posisi manusia di dunia ini adalah sebagai hamba Tuhan yang diwajibkan memelihara dan mengembangkan pemakaiannya untuk kesejahteraan manusia. Penolakan kepemilikan individual ini terus berlanjut pada abad XVIII seperti yang tercermin dari pemikiran Jean Jacques Rousseau di Prancis. Setelah Revolusi Prancis, komunisme muncul sebagai suatu doktrin politik dengan penekanan pada kepemilikan atas tanah secara bersama dan persamaan hak politik dan ekonomi secara menyeluruh. Teori-teori Marxis memotivasi munculnya partai-partai sosialis di Eropa pada akhir abad XIX. Di Rusia, Vladimir Lenin yang mengepalai faksi Bolshevik dari partai Buruh Sosial Demokrat Rusia menyingkirkan pemerintahan Provinsional Rusia saat terjadi Revolusi Rusia pada tahun 1917. Satu tahun kemudian, Partai Buruh Sosial Demokrat ini berganti nama menjadi partai Komunis Rusia. Perkembangan komunis yang terjadi di sejumlah tempat lain di dunia secara tidak langsung memunculkan sejumlah aliran, bentuk dan nama sesuai dengan lokasi perkembangannya. Beberapa aliran, bentuk, dan nama lain dari turunan paham komunisme ini adalah Marxism-Leninism, Trotskyisme, Luxemburgisme, council communism, anarchist communism, Christian communism, dan komunisme kiri.

Kritik terhadap komunisme biasanya terfokus pada buruknya kondisi perekonomian dan politik serta catatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi yang biasanya diakibatkan oleh sistem satu partai yang dianut negara itu. Kritik dari kalangan antikomunis menyebut komunisme tak berbeda dengan totalitarianisme karena kondisi kehidupan politiknya lebih banyak ditentukan oleh penguasa dan cenderung mengesampingkan aspirasi dan kebebasan masyarakat.

Penerapan Sistem Komunikasi Komunis

Secara mendasar, sistem komunikasi di negara-negara komunis klasik ditandai oleh hal-hal seperti sistem kepartaian tunggal, yakni partai berhaluan komunis, kontrol politik yang ketat, pelembagaan sensor, arahan-arahan isi pesan dalam berkomunikasi dan propaganda melalui media sebagai instrumen persuasi dari partai dan pemerintah penganut paham komunis.

Keuntungan penerapan sistem komunikasi komunis lebih dinikmati oleh negara-negara penganut paham komunis atau pihak tertentu di suatu negara komunis yang berada pada posisi penguasa. Kerugian dari penerapan sistem komunikasi komunis lebih dikaitkan dengan kepentingan kebebasan, hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan berkomunikasi di dalamnya.

Terbatasnya kebebasan berkomunikasi lebih didasari alasan demi terjaganya sistem komunis dan upaya mencapai tujuan komunisme sehingga hal-hal lain yang secara potensial dapat tercipta karena adanya kebebasan akan cenderung diminimalkan. Konsekuensi dari upaya penyeragaman pendapat publik adalah terjadinya pembungkaman terhadap pendapat publik yang berbeda yang harus dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan manusia dan hak-hak asasinya sebagai manusia. Terbatasnya kebebasan media sengaja diciptakan agar isi media cenderung sejalan dengan kebijakan penguasa, media massa bertindak sebagai corong pemerintah, media massa tidak memungkinkan masyarakat berpendapat macam-macam dan media massa menjadi satu elemen yang mendukung garis pemerintahan komunis.

Sistem komunikasi komunis menempatkan negara dan partai komunis sebagai titik tertinggi kendali atas aktivitas komunikasi dan transaksi informasi. Sifat terbuka partai komunis dalam hal pemberian kebebasan komunikasi hanya terjadi apabila aktivitas komunikasi dan transaksi informasi cenderung pro partai atau pro penguasa. Sifat tertutup dalam proses komunikasi nampak apabila isi informasi dalam proses transaksi informasi serta aktivitas komunikasi yang lain tidak mendukung kebijakan partai dan penguasa.

Sesuai dengan kritik yang banyak diberikan pada penganut paham komunis, pelanggaran hak-hak asasi manusia terlihat dari keterbatasan berkomunikasi di negara-negara dengan sistem komunikasi komunis. Kebebasan komunikasi sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia dicederai oleh hilangnya otonomi atas pribadi karena arah pengintegrasian yang cenderung untuk menyatu ke dalam sistem komunis yang diterapkan. Penindasan hak asasi manusia, diantaranya terlihat dari pembungkaman sumber informasi lain yang setara dengan pelanggaran terhadap kebebasan menyatakan pendapat.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Komunis

Gambaran buruk tentang komunisme tidak memungkinkan Indonesia menerapkan system komunikasi komunis. Kondisi semacam ini juga terjadi di sejumlah negara lain yang dengan tegas mewaspadai komunisme melalui peraturan perundang-undangan mereka.

Dinamika komunikasi, termasuk dalam hal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dapat melemahkan karakter yang ada dalam sistem komunikasi komunis. Hal-hal yang bisa dilemahkan ini utamanya terdapat pada terbatasnya kemampuan kontrol penguasa terhadap cara masyarakat melakukan aktivitas komunikasi dan menjalankan transaksi informasi.

Sistem komunikasi komunis cenderung melakukan penguasaan terhadap kehidupan media massa, baik dalam hal kepemilikan, penentuan isi media, persebaran isi informasi, pendidikan media massa, bahkan dalam bentuk aksi-aksi teror yang bertujuan membatasi aktivitas media.

Sikap represif negara melalui partai dalam merencanakan, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas komunikasi antarunsur di dalam negara membuat beragam komunikasi yang berlangsung tidak dapat  berkembang. Kekuatan besar negara dan partai akan membelokkan arah peran fungsi media atas publik yang dilayaninya dan dalam cara mereka melayani publiknya.

Kekuatan sistem komunikasi komunis dapat dilihat dari kemampuannya memperkuat atau mendukung eksistensi penguasa. Hal ini dapat mempermudah tercapainya tujuan ideologi yang ditetapkan penguasa sehingga media massa kemudian memberitakan hal-hal itu, opini publik dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan meskipun harus dengan mengabadikan kebebasan berkomunikasi.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Libertarian

Filsafat dan Ideologi Libertarian

Libertarian adalah suatu filsafat politik yang mengagungkan kebebasan, mengutamakan hak-hak individu, serta mengarah ke pembentukan kerja sama. Landasan utama dari paham libertarian adalah pengakuan pada hak-hak mendasar manusia serta tanggung jawabnya.

Pada abad XVII, John Locke, Baron de Montesquieu, dan Adam Smith mengajukan dasar-dasar klasik libertarian yang kembali menekankan pada kebebasan individual sebagai hak dasar manusia. Menurut mereka, hak ini merupakan landasan untuk tercapainya harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat serta terjalinnya kerja sama. Locke mengembangkan ide kontrak sosial dengan berfokus pada persetujuan dari yang diperintah. Dalam hal ini, kekuasaan legislative dipakai untuk melindungi hak dasar warga Negara. Montesquieu mengajukan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Adam Smith menekankan tiadanya intervensi pemerintah sehingga individu dapat mengembangkan diri dan terbebas dari perlakuan semena-mena.

Pada awal abad XX, pemikiran libertarian bergeser dari landasan negative liberty dn free market ke pemikiran tentang positive rights. Di Amerika Serikat, Franklin Roosevelt mulai menggemakan The Four Freedom, yang kemudian dipakai pula sebagai salah satu dasar pemikiran tentang hak-hak asasi manusia. Empat kebebasan ini mencakup freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, dan freedom from fear.

Paham libertarian memandang bila pemerintah terlalu mengontrol kehidupan warganya maka masyarakat akan kehilangan harkat martabatnya. Artinya, apabila pemerintah terlalu banyak campur tangan, masyarakat akan dijauhkan dari kebebasannya untuk hidup sesuai dengan hak dasar individu yang dipunyainya dan dijauhkan pula dari usahanya untuk hidup sesuai dengan kemampuannya sehingga masyarakat akan hilang martabat kemanusiaannya dan hilang pula kebebasannya.

Pemerintah memiliki legitimasi untuk bertindak demi keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum. Inti dari penerimaan terhadap campur tangan pemerintah adalah diperlukannya pemerintah dan dibatasinya kekuasaan control pemerintah untuk tujuan-tujuan pemulihan harkat martabat manusia.

Penerapan Sistem Komunikasi Libertarian

Dalam system komunikasi authoritarian, aktivitas komunikasi dan transaksi informasi ditetapkan, dijalankan, dan dikendalikan oleh pemerintah maka dalam system komunikasi libertarian rakyat memiliki kebebasan untuk ikut menentukan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas komunikasi yang terjadi. Kebebasan rakyat dimulai ketika system komunikasi libertarian memungkinkan mereka untuk menetapkan bentuk dan cara berkomunikasi, menjalankan rencana aktivitas komunikasi mereka sesuai yang mereka inginkan dan pengendalian secara berimbang antara rakyat dan pemerintah dalam komunikasi atau sedapat mungkin dalam bentuk peniadaan pengendalian komunikasi oleh pemerintah.

Empat hal tentang kebebasan berkomunikasi dalam system komunikasi libertarian adalah tidak satu orang pun meskipun dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, dapat membungkam pendapat orang lain dan mengatasnamakan kebenaran itu menjadi kebenaran miliknya, apabila banyak orang memiliki pendapat yang sama dan lebih sedikit orang memiliki pendapat yang berbeda maka pendapat orang banyak itu tidak boleh sama sekali meniadakan pendapat orang-orang yang lebih sedikit jumlahnya, apabila sejumlah orang memiliki pendapat yang sama dan hanya satu orang berpendapat berbeda maka yang satu orang ini sama sekali tidak boleh dibungkam dan jika pun satu orang yang berbeda pendapat ini ternyata pendapatnya salah maka tidak berarti bahwa orang itu kemudian harus kehilangan haknya untuk bersuara kembali.

Format komunikasi dalam system komunikasi libertarian dicirikan oleh seimbangnya kekuatan antarsumber informasi dalam menerapkan kebebasan untuk mengarah pada suatu kebenaran, disertai dengan keseimbangan kekuatan untuk memaknai kebebasan antara komunikator dan komunikan, pluralitas message atau isi pesan yang mengalir baik dari komunikator ke komunikan ataupun dari komunikan ke komunikator, penggunaan media atau saluran komunikasi secara bebas, kecenderungan memberi kebebasan dalam pemaksaan terhadap pesan yang dikonsumsi message, umpan balik yang bersifat kritis dan tidak sekadar melihat persoalan dari satu sisi belaka dan efek komunikasi yang muncul akan disikapi secara dewasa dan sama bebasnya dengan saat proses komunikasi itu terjadi.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Libertarian

Apabila system komunikasi lainnya terpusat pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (dalam arti luas) maka system komunikasi libertarian dapat dikatakan mengabdi pada kepercayaan bahwa kebebasan individu akan membawa pada kesejahteraan karena berangkat dari kekuatan individu itu sendiri.

Kekuatan system komunikasi libertarian hanya bisa diperoleh apabila masing-masing unsure yang sepakat untuk berada dibawah paham libertarian menjalankan peran dan posisinya secara proporsional. Mandat sebagai batas keproporsionalan ini perlu dijaga dan saling dihormati sehingga intervensi mandat tidak dilakukan oleh satu unsur terhadap unsur lainnya. Apabila batas proporsi ini tidak dihormati maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan unsure tertentu, yang sama artinya dengan masuk pada perangkap authoritarian dalam bentuk yang lain.

Generalisasi public terjadi bila pihak dalam system komunikasi libertarian berdalih melayani public yang luas atau masyarakat namun sebenarnya mereka hanya melayani kepentingan suatu public belaka. Siapa pun atau pihak manapun yang melakukan generalisasi semacam itu, pada dasarnya mereka mengingkari kebenaran yang berusaha dicapai dari penerapan kebebasan yang seutuhnya dari system komunikasi libertarian.

Kesetaraan posisi untuk bebas tidak selalu menjamin berlangsungnya dinamika kebebasan yang kondusif dikalangan media massa sendiri karena keberlangsungan suatu institusi media bukan tidak mungkin ditentukan oleh kekuatannya untuk bertahan pada system itu sendiri. Institusi media yang tidak kuat secara ekonomi, tentunya, dapat saja diakuisisi atau kemudian dimatikan secara ekonomi karena tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan media massa yang kuat secara ekonomi.

Kekuatan dan kelemahan system komunikasi libertarian mengantar pada munculnya pemikiran kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab social dari pemakai kebebasan ini. Pengguna kebebasan harus dapat mempertanggungjawabkan kebebasannya itu secara social.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Sistem Komunikasi Autoritarian

Autoritarian Sebagai Dasar Sistem

Teori autoritarian dijelaskan melalui beberapa asumsi yang meliputi (1) hakikat tentang manusia, (2) hakikat masyarakat dan negara, (3) hubungan manusia dengan negara, serta (4) hakikat pengetahuan dan kebenaran. Intinya teori autoritarian meyakini bahwa manusia hanya akan mencapai potensi terbaik dirinya dengan menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Negara merupakan organisasi tertinggi dan mengungguli individu ataupun kelompok. Negara sebagai bentuk kolektivitas tertinggi dari masyarakat menempati hierarki tertinggi di atas semua manusia. Manusia dalam negara autoritarian dipercaya memiliki perbedaan tingkat kemampuan mental dan intelektual. Adanya perbedaan ini perlu diwujudkan dalam suatu  struktur sosial yang menempatkan orang-orang bijak lebih tinggi posisinya dari manusia awam. Orang-orang bijak tersebut berhak menentukan apa itu pengetahuan dan kebenaran, yang kemudian dijadikan patokan kebenaran untuk manusia lainnya.

Pemikiran autoritarian banyak didukung dan dibenarkan oleh para filsuf dan pemikir besar di zamannya. Tokoh-tokoh seperti halnya Plato, Machiacvelli, Thomas Hobbes, dan Hegel, memiliki titik-titik pertemuan yang memberikan dukungan pada pemikiran autoritarian. Pemonopolian penafsiran biasanya dipakai penguasa untuk memperkuat kekuasaannya karena hak monopoli atas ideologi memungkinkannya mempergunakan ideologi tersebut sebagai senjata ampuh untuk melumpuhkan atau menghancurkan siapa saja yang mengkritik apalagi menentang kekuasaannya.

Penerapan Sistem Komunikasi Autoritarian

Sepanjang abad keenam belas hingga kedelapan belas, ada setidaknya empat bentuk piranti sistem komunikasi autoritarian yang dijalankan sejumlah kerajaan atau negara monarki untuk mengontrol media massa. Pertama, bentuk-bentuk pengendalian yang diterapkan adalah lisensi atau apa yang disebut di Inggris pada abad XV hingga abad XVII sebagai patent, yakni izin khusus untuk mencetak dan menerbitkan selebaran ataupun buku. Bentuk kedua adalah monopoli, yakni bila kepemilikan media dalam sebuah kerajaan atau pemerintahan dibatasi hanya berada dalam tangan satu perusahaan atau pemilik. Bentuk kontrol yang ketiga adalah sensor, dimana setiap bahan-bahan yang akan dicetak atau dipublikasikan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada pihak pemerintah. Bentuk pengendalian yang keempat adalah melalui tuntutan hukum, yakni dengan menjadikan penulis atau pemilik percetakan berada dibawah regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

Contoh sistem komunikasi otoriter adalah apa yang dikembangkan oleh pemerintah nasionalis sosialis Jerman yang memerintah Jerman tahun 1933 hingga 1945 merupakan contoh klasik pemerintah otoriter yang cenderung bersifat fascis. Stasiun penyiaran diharapkan untuk bertanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Pada titik tertentu pemerintah autoritarian melakukan bredel dan menutup stasiun penyiaran jika isi programnya dianggap tidak sesuai dan mengganggu misi pemerintah.

Contoh lain adalah sistem komunikasi pada sistem politik komunis. Dalam sistem media komunis perilaku yang didorong untuk direalisasikan adalah bekerja untuk kepentingan bersama, siap untuk membela dan mengabdi pada negara, serta memperluas pencapaian-pencapaian prestasi di bawah komunisme.

Saat ini semakin sedikit negara yang sepenuhnya menganut sistem autoritarian, termasuk dalam mengontrol media massa dalam negara mereka. Namun, data menunjukkan bahwa walaupun secara filosofis tidak ada lagi negara yang mengatakan dirinya menjalankan sistem autoritarian, tetapi dalam praktiknya cara-cara yang pada prinsipnya bersifat autoritarian tetap dijalankan dengan masing-masing pilihan kebijakan dan derajat kekuatan. Salah satu cara yang masih terus bertahan untuk mengendalikan media massa adalah melalui tuntutan hukum.

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Autoritarian

Beberapa kekuatan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini akan sangat efektif dalam melakukan mobilisasi ataupun penerimaan ide yang seragam mengenai sebuah konsep. Mereka yang tidak setuju dan tak sepakat dengan versi informasi tersebut akan disingkirkan sehingga pencapaian tujuan akan berlangsung secara lebih cepat dan efektif. Sistem komunikasi yang dikembangkan sangat kondusif bagi terbentuknya masyarakat yang kokoh dengan ditandai oleh ketidak hadiran pandangan yang berbeda dalam berbagai problem masyarakat. Stabilitas akan sangat terjaga karena informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan konflik tak akan sampai pada masyarakat luas.

Kelemahan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini sangat merendahkan dan bahkan menindas harkat dan martabat manusia. Dalam derajat tertentu masyarakat akan selalu dihantui rasa takut, dicengkeram oleh teror mental dan terkurung dalam kesengsaraan penindasan. Model ini tak memberikan ruang perbedaan sama sekali sehingga bersifat kaku, beku, tak fleksibel karena menganggap masyarakat yang menjadi objek komunikasi bodoh, dan tak memiliki pendapat lain. Kelemahan mendasar teori sistem komunikasi autoritarian adalah karena ia sangat membatasi partisipasi masyarakat maka tujuan-tujuan negara hanya ditentukan oleh sekelompok elit penguasa saja. Dalam kondisi inilah kemudian lahir relasi-relasi terselubung pemerintah dengan pihak-pihak yang dipilihnya untuk melindungi kepentingannya.

Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka