Sistem Komunikasi Autoritarian

Juni 05, 2017

Autoritarian Sebagai Dasar Sistem

Teori autoritarian dijelaskan melalui beberapa asumsi yang meliputi (1) hakikat tentang manusia, (2) hakikat masyarakat dan negara, (3) hubungan manusia dengan negara, serta (4) hakikat pengetahuan dan kebenaran. Intinya teori autoritarian meyakini bahwa manusia hanya akan mencapai potensi terbaik dirinya dengan menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Negara merupakan organisasi tertinggi dan mengungguli individu ataupun kelompok. Negara sebagai bentuk kolektivitas tertinggi dari masyarakat menempati hierarki tertinggi di atas semua manusia. Manusia dalam negara autoritarian dipercaya memiliki perbedaan tingkat kemampuan mental dan intelektual. Adanya perbedaan ini perlu diwujudkan dalam suatu  struktur sosial yang menempatkan orang-orang bijak lebih tinggi posisinya dari manusia awam. Orang-orang bijak tersebut berhak menentukan apa itu pengetahuan dan kebenaran, yang kemudian dijadikan patokan kebenaran untuk manusia lainnya.

Pemikiran autoritarian banyak didukung dan dibenarkan oleh para filsuf dan pemikir besar di zamannya. Tokoh-tokoh seperti halnya Plato, Machiacvelli, Thomas Hobbes, dan Hegel, memiliki titik-titik pertemuan yang memberikan dukungan pada pemikiran autoritarian. Pemonopolian penafsiran biasanya dipakai penguasa untuk memperkuat kekuasaannya karena hak monopoli atas ideologi memungkinkannya mempergunakan ideologi tersebut sebagai senjata ampuh untuk melumpuhkan atau menghancurkan siapa saja yang mengkritik apalagi menentang kekuasaannya.



Penerapan Sistem Komunikasi Autoritarian

Sepanjang abad keenam belas hingga kedelapan belas, ada setidaknya empat bentuk piranti sistem komunikasi autoritarian yang dijalankan sejumlah kerajaan atau negara monarki untuk mengontrol media massa. Pertama, bentuk-bentuk pengendalian yang diterapkan adalah lisensi atau apa yang disebut di Inggris pada abad XV hingga abad XVII sebagai patent, yakni izin khusus untuk mencetak dan menerbitkan selebaran ataupun buku. Bentuk kedua adalah monopoli, yakni bila kepemilikan media dalam sebuah kerajaan atau pemerintahan dibatasi hanya berada dalam tangan satu perusahaan atau pemilik. Bentuk kontrol yang ketiga adalah sensor, dimana setiap bahan-bahan yang akan dicetak atau dipublikasikan terlebih dahulu harus dilaporkan kepada pihak pemerintah. Bentuk pengendalian yang keempat adalah melalui tuntutan hukum, yakni dengan menjadikan penulis atau pemilik percetakan berada dibawah regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

Contoh sistem komunikasi otoriter adalah apa yang dikembangkan oleh pemerintah nasionalis sosialis Jerman yang memerintah Jerman tahun 1933 hingga 1945 merupakan contoh klasik pemerintah otoriter yang cenderung bersifat fascis. Stasiun penyiaran diharapkan untuk bertanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Pada titik tertentu pemerintah autoritarian melakukan bredel dan menutup stasiun penyiaran jika isi programnya dianggap tidak sesuai dan mengganggu misi pemerintah.

Contoh lain adalah sistem komunikasi pada sistem politik komunis. Dalam sistem media komunis perilaku yang didorong untuk direalisasikan adalah bekerja untuk kepentingan bersama, siap untuk membela dan mengabdi pada negara, serta memperluas pencapaian-pencapaian prestasi di bawah komunisme.

Saat ini semakin sedikit negara yang sepenuhnya menganut sistem autoritarian, termasuk dalam mengontrol media massa dalam negara mereka. Namun, data menunjukkan bahwa walaupun secara filosofis tidak ada lagi negara yang mengatakan dirinya menjalankan sistem autoritarian, tetapi dalam praktiknya cara-cara yang pada prinsipnya bersifat autoritarian tetap dijalankan dengan masing-masing pilihan kebijakan dan derajat kekuatan. Salah satu cara yang masih terus bertahan untuk mengendalikan media massa adalah melalui tuntutan hukum.



Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Autoritarian

Beberapa kekuatan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini akan sangat efektif dalam melakukan mobilisasi ataupun penerimaan ide yang seragam mengenai sebuah konsep. Mereka yang tidak setuju dan tak sepakat dengan versi informasi tersebut akan disingkirkan sehingga pencapaian tujuan akan berlangsung secara lebih cepat dan efektif. Sistem komunikasi yang dikembangkan sangat kondusif bagi terbentuknya masyarakat yang kokoh dengan ditandai oleh ketidak hadiran pandangan yang berbeda dalam berbagai problem masyarakat. Stabilitas akan sangat terjaga karena informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan konflik tak akan sampai pada masyarakat luas.

Kelemahan model komunikasi autoritarian adalah bahwa model ini sangat merendahkan dan bahkan menindas harkat dan martabat manusia. Dalam derajat tertentu masyarakat akan selalu dihantui rasa takut, dicengkeram oleh teror mental dan terkurung dalam kesengsaraan penindasan. Model ini tak memberikan ruang perbedaan sama sekali sehingga bersifat kaku, beku, tak fleksibel karena menganggap masyarakat yang menjadi objek komunikasi bodoh, dan tak memiliki pendapat lain. Kelemahan mendasar teori sistem komunikasi autoritarian adalah karena ia sangat membatasi partisipasi masyarakat maka tujuan-tujuan negara hanya ditentukan oleh sekelompok elit penguasa saja. Dalam kondisi inilah kemudian lahir relasi-relasi terselubung pemerintah dengan pihak-pihak yang dipilihnya untuk melindungi kepentingannya.




Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka


Artikel Terkait

Previous
Next Post »